“KADIV PAS HERMAN SAWIRAN : WORKSHOP PENILAIAN BASAN-BARAN ADALAH SARANA PENINGKATAN PROFESIONALITAS PETUGAS RUPBASAN”

 

Kupang (27/7). Penigkatan kinerja suatu insatansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kompetensi dari aparatur sipili negara yang sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut. Peningkatan kompetensi ASN ini, dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah mengadakan workshop untuk meningkatkan skil dari ASN tersebut. Untuk itu maka pada Selasa (27/7) Rupbasan Kelas I Kupang mengadakan kegiatan Workshop Penilaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara bagi bagi Petugas Rupbasan Kupang, yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditanda tangani antara Direktorat Jendral Pemasyarakatan melalui Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara dengan Direktorat Kekayaan Negara melalui Direktorat Penilaian.

Pembukaan workshop yang di hadiri oleh Kadiv Pemasyarakatan Herman Sawiran, Kepala LPKA Kelas I Kupang Noveri Budianto, Plt. Kepala Bapas Kupang Mohammad Ichsan serta tim Narasumber dari KPKNL Kupang Penilai Pemerintah Ahli Muda Apit Pitman, Penilai Pemerintah Ahli Muda Sulati Puspita, Penilai Pemerintah Ahli Pertama Muhamad N. C. S. Pambudi serta Pelaksana pada KPNKL Kupang Angga C. diawali dengan Laporan Ketua Pelaksana Workshop Penilai Basan-Baran Zonni Andra yang juga merupakan Kepala Rupbasan Kelas I Kupang. Dalam laporan kegiatannya Zonni mengatakan maksud dan tujuan kegiatan ini diselenggarakan adalah untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam pelaksanaan tupoksi, serta meningkatkan kapabilitas dibidang pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara khususnya penilaian basan baran.

Selanjutnya Apit dalam sambutannya mengganti Kepala KPKNL Kupang yang berhalangan hadir memberikan apresiasi setinggi tingginya kepada pihak Rupbasan Kupang “Saya mengapresiasi pihak Rupbasan Kupang melalui Zonni karena sebelum Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam pelaksanaan kegiatan Workshop Penilaian Basan Baran Bagi Petugas Rupbasan di seluruh Indonesia ditanda tangani, Zonni telah lebih dulu melakukan koordinasi dan membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Kepala KPKNL Kupang guna pelaksanaan Pelatihan Penilaian Basan Baran bagi pegawainya”.

Acara pembukaan kegiatan workshop Penilaian Basan Baran Bagi Petugas Rupbasan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Divisi Pemasyarakatan Herman Sawiran sekaligus membuka workshop tersebut. Dalam sambutannya Herman mengatakan “Workshop Penilaian Basan Baran, merupakan kegiatan yang penting untuk peningkatan profesionalitas petugas Rupbasan, karena ini menjadi salah satu cara untuk mengembangkan kapabilitas, kualitas, ilmu pengetahuan, dan pengalaman bagi petugas Rupbasan, khususnya dalam aspek penilaian basan/baran” lebih lanjut Herman mengungkapkan bahwa kegiatan Workshop ini merupakan implementasi sinergitas antara kedua instansi, yang memberikan gambaran bahwa koordinasi dan sinergitas merupakan bagian penting dalam menjalankan tugas dan fungsi instansi masing-masing. Untuk itu saya ucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang selaku Narasumber dalam kegiatan Workshop ini. Harapan kami, untuk dimasa yang akan datang akan terjalin lebih baik, kerjasama yang telah terbangun.

 

Kegiatan workshop yang akan dilaksanakan selama 2 hari ini yakni tanggal 27-28 Juli 2022 ini, diikuti oleh 20 orang Petugas Rupbasan Kupang dan dilaksanakn melalui tatap muka dengan tetap memperhatikan protkol Kesehatan. Materi yang akan disampaikan dalam workshop ini antara lain Konsep Dasar Penilaian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Pasar Properti, Pendekatan Pasar, Penilaian Pendekatan Biaya, Penilaian, Peralatan dan mesin, Praktek Penilaian, Praktek Penilaian Lanjutan Dan Reviu.

Acara pembukaan workshop diakhiri dengan ramah tamah serta sesi foto bersama, sebagai bukti kolaborasi antar intansi pemrintah untuk meningkatkan kompetnsi guna menghasilkan kinerja instansi pemerintah yang maksimal.

 

(Kontributor HRK-ADPYSH)

Bagikan Artikel ini